ICNEWS – EMPAT LAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang Gelar Rapat Paripurna dengan agenda utama mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh pemerintah daerah, Senin (07/04/2026).
Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh perhatian. Hadir dalam forum tersebut unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Lima fraksi yang ada di DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan mereka. Tidak hanya sekadar formalitas, setiap fraksi menghadirkan evaluasi, apresiasi, hingga catatan strategis yang diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan ke depan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, menyampaikan apresiasi atas penyusunan LKPJ Tahun 2025. Namun, mereka juga menekankan bahwa laporan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata.
PAN mendorong agar setiap poin dalam laporan dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga mampu meningkatkan capaian pembangunan di masa mendatang.
Mereka juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program agar hasil yang telah dicapai tidak terputus, melainkan terus berkembang.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap menerima dan menyetujui LKPJ tersebut untuk dibahas lebih lanjut dalam agenda berikutnya.
Pandangan dari Fraksi Partai Demokrat yang menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mereka juga memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.
Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Katya (Golkar) turut memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih. Melalui juru bicaranya, Windra Safri Golkar menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lepas dari sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah.
