Icnews – Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, mendesak lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan negara untuk turun langsung ke Sumatera Selatan guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Oktaria Saputra secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menelusuri penggunaan fasilitas dan anggaran terkait aktivitas penerbangan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H.,M.M.
Menurut Oktaria, penggunaan fasilitas penerbangan tersebut perlu dipastikan transparansi dan akuntabilitasnya, terutama di tengah kondisi infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
“Di saat masih banyak jalan di berbagai daerah di Sumatera Selatan yang rusak dan membutuhkan perbaikan segera, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata, penggunaan fasilitas helikopter oleh kepala daerah perlu dipertanyakan urgensi dan pembiayaannya. Karena itu kami mendesak KPK, BPK, dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan objektif,” ujar Oktaria Saputra dalam keterangan tertulisnya, Senin (09/03/2026).
Oktaria menilai bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menuntut setiap penggunaan anggaran publik dilakukan secara efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga negara menjadi sangat penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan fasilitas negara.
Ia menegaskan bahwa desakan ini bukan semata-mata persoalan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan daerah,” katanya.
Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya juga menyatakan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Oktaria berharap langkah pengawasan dari KPK, BPK, dan Kejaksaan dapat memberikan kepastian kepada publik mengenai penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
“Pengawasan yang kuat adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Kami percaya lembaga negara akan bekerja secara profesional dan independen demi menjaga kepentingan rakyat,” tutup Oktaria Saputra.
